Menuju Masyarakat NeoLiberal

Berbicara Neoliberal, tentu berbicara sebuah konsep ekonomi yang merupakan bentuk baru dari madzhab ekonomi pasar liberal. Yang mana system ini sebagai sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme. Dimana system ekonomi neo-liberal dapat berjalan dengan bantuan roda kebijakan-kebijan pemerintah, maka dibutuhkan pengemasan paket kebijakan ini dalam bentuk paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). 

 

Dirasakan atau tidak, secara berlahan dan pasti budaya liberal atau Neoliberal yang menuhankan kebebasan individu dan kebebasan pasar semakin menjadi iman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kondisi dimana sebuah tatanan ekonomi tidak lagi merujuk pada konsep kerjasama sempurna namun lebih berkiblat kepada persaingan sempurna sudah semakin jelas ini merupakan  indikasi-indikasi bahwa masyarakat sebagai pelaku ekonomi telah meninggalkan konsep ekonomi kerakyatan dan bermigrasi pada ekonomi neo liberal. Keadaan dengan iklim ekonomi seperti ini tentu sangat berbahaya, secara berlahan menjadikan sebuah tatanan perekonomian sebuah bangsa dengan tidak dilandasi keyakinan idiologi bangsa itu sendiri. 

Paham neoliberal yang merupakan bentuk baru dari leberalisme yang menekankan sebuah kebebasan individualisme yang tidak dapat di batasi baik oleh lembaga maupun pemerintah suatu negara. Yang melahirkan kebebasan atas kepemilikan aset ekonomi, penumpukan pundi-pundi kepemilikan sumber daya alam yang tidak dapat di kontrol dan tidak lagi menjadi perhatian pemerintah. Ini sungguh berbahaya, mengapa? karena tidaklah ada pengekangan dalam paham ini, jikapun ada tentu konflik yang akan di suguhkan. Dan yang menyedihkan tidaklah warga negara Indonesia yang menguasai aset-aset ekonomi perut bumi pertiwi ini walaupun mereka berkiblat kepada neo liberal, namun justru asing yang berkuasa. 

Masyarakat hanya mengikuti sistem, termakan konsep, sedang penerapan penguasaan hanya segelintir orang dan asing pula. Masyarakat hanya menjadi korban dari sytem, menjadi korban dari kebijakan pemimpin negeri ini, menjdi korban dari kerakusan yang meatasnamakan globalisasi. Paham liberal sebagai pendahulu neoliberal membentuk sebuah tatanan masyarakat sekularisme dimana kegiatan keagamaan menjadi barang asing yang diasingkan pula. Dan kemudian yang timbul adalah sebuah agama baru “hedonis” dimana materi dan kesenangan jasmani adalah yang diutamakan. Setiap individu saling berlomba menguras kekayaan alam isi perut bumi tanpa melihat lagi darah juang yang pernah tertumpah, kesenjangan sosial ekonomi tidak lagi menjadi perhatian, justru semakin terbentuk.

Jika konsep liberal dan neoliberal yang melanda masyarakat kita, walau saat ini dalam sekala kecil dan sekedar dalam perasukan pola pikir, namun jika di diamkan tentu akan menjadi sebuah masalah besar dikemudian hari. Dan siapa yang bertanggung jawab atas masuknya konsep neoliberal ke bumi darah juang ini tentulah pemerintah, dan sudah pasti menjadi bagian yang harus bertanggung jawab, karena segala bentuk paham yang masuk segala bentuk system yang berkembang adalah berdasarkan karbulator kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk menghianati amanat konstitusi dan mengibarkan bendera penjajahan modern.

Desain pembangunan ekonomi di Indonesai sampai sekarang masih menggunakan madzhab ekonomi liberal dan neo liberal, Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme.

Tentu tidak mudah untuk kembali mengimani pancasila dan uu 1945, untuk kembali menjadi Indonesia, namun akan lebih tidak mudah jika paham-paham yang tidak seharusnya menjadi panutan anak cucu kita terus disuguhkan. Kemerdekaan ekonomi milik seluruh rakyat indonesia, bukan perorangan, bukan golongan. Bukan kebebasan merampok perut bumi yang diamanatkan pendiri bangsa, namun persatuan, kesatuan dan kerjasama untuk mengelolanya.

Nembob-Sj